Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional – Aktivis hak asasi manusia mengunjungi kedutaan Amerika Serikat dalam aksi damai memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional di Batavia, Indonesia, 10 Desember 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada Kamis (10/12), Presiden Joko Widodo berjanji akan mengakhiri pelanggaran HAM di Tanah Air.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional
Presiden Joko Widodo telah menunjukkan bahwa hak asasi manusia (HAM) yang sebenarnya merupakan salah satu pilar terpenting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, stabil, dan berkemajuan.
Standar Ganda Hak Asasi Manusia (ham)
Untuk mencapai hal tersebut, Kepala Negara mengatakan pemerintah tidak akan berhenti berupaya melanggar hak-hak masyarakat. termasuk pelanggaran HAM di masa lalu.
“Melalui Menteri Negara, Hukum, dan Keamanan, kami memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan masa lalu (HAM) agar hasilnya dapat diterima semua pihak dan diterima dunia,” kata Jokowi dalam upacara peringatan. orang-orang di dunia Hari Kemerdekaan, Batavia, Kamis (10/12).
Menurut dia, upaya besar pemerintah dalam memajukan HAM di tanah air tertuang dalam Rencana Hak Asasi Manusia (Ranham) 2020-2025, dimana hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus dilindungi dengan baik. tidak ada satupun yang boleh dihilangkan.
Di masa pandemi COVID-19, kata Pak Jokowi, pemerintah terus berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan hak tersebut. “Kita harus memastikan bahwa mereka tidak meremehkan pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Sejarah Hak Asasi Manusia
Jokowi menyoroti kebebasan beribadah yang masih menemui kendala di banyak tempat di Indonesia. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah bertindak damai dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita juga harus menyediakan infrastruktur pembangunan untuk mencapai hak asasi manusia, seperti hak untuk bepergian, hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas kebutuhan dasar, dengan pangan satu harga,” ujarnya.
Ini masih dalam pengembangan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Setiap orang hendaknya berbagi hak pihak lain dan bertanggung jawab memenuhi hak pihak lain, dengan meningkatkan rasa hormat terhadap keamanan dan pemenuhan hak rakyat, kita akan menjadi negara yang makmur, stabil dan progresif.” dia menekankan.
Desember Hari Hak Asasi Manusia Internasional
Sementara itu, Presiden Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Indonesia unggul dalam tantangan penguatan proses demokrasi dan hak asasi manusia, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di masyarakat. . Oleh karena itu beliau berpesan agar tidak seorangpun boleh merampas hak orang lain di muka bumi ini.
Presiden Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional di Batavia, Kamis 10 Desember 2020. (Foto: VOA).
“Tidak boleh ada campur tangan atau pembatasan hak orang lain di provinsi merdeka ini. Tidak boleh ada seorang pun yang melakukan kekerasan, kehilangan haknya, merendahkan martabatnya, disalahgunakan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. penting,” kata Ahmad.
Lanjutnya, demi kesetaraan dan keadilan semua itu harus dilakukan. Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa semua undang-undang dan kebijakan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kedua prinsip tersebut.
Contoh Pelanggaran Ham Berat Dan Ringan Di Indonesia, Apa Saja?
Selain itu, menurutnya, Indonesia harus mengedepankan semangat kerja sama internasional yang menurut pengamatannya akhir-akhir ini sering terlupakan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mencatat ada perubahan signifikan dalam hak asasi manusia di Indonesia. Menurut dia, pelanggaran HAM semakin meningkat
“Keheningan terhadap kebebasan berpendapat semakin meningkat, perampasan hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman semakin meningkat.” Jadi akan berlanjut di tahun 2020, apalagi dengan adanya UU 11 Tahun 2020 dan UU inilah yang mendukung ketiga unsur sistem baru tersebut,” jelas Asfinawati.
Ia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama adalah proyek Pharis, dimana berbagai kebijakan nasional yang dilaksanakan pemerintah menimbulkan berbagai konflik antar masyarakat.
Refleksi Pbhi Peringatan Hari Keadilan Internasional: Pelanggaran Tak Kunjung Usai, Hak Korban Tetap Terbengkalai
“Nanti ada 56 proyek PLTU, 16 reaktor, dan enam fasilitas pengolahan tinja. Bahaya, limbahnya akan terbakar, dan sekeras apa pun penggunaannya, akan ada uap kotor yang menguap dan berujung pada pemanfaatan. Terancam pencemaran udara, air, laut, dan darat, sehingga ada kemungkinan konflik dengan masyarakat seperti selama ini, tapi juga akan sangat sulit,” jelasnya.
Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan dalam diskusi online di Batavia, Rabu 9 Desember 2020, pelanggaran HAM terus meningkat dalam kasus Presiden Joko Widodo (Foto: VOA)
Kedua, stabilitas keamanan, dimana polisi dijadikan aparat untuk menjaga kelangsungan proyek-proyek besar yang menguntungkan perusahaan dan bukan rakyat. Akibatnya, kata Asfinawati, peran aparat keamanan terkesan ganda.
Ketiga, kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, dari sisi ketenagakerjaan, KPK mengalami penurunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Desember 2020 baru tujuh operasi (OTT), jauh lebih sedikit dibandingkan 21 tahun lalu.
Kesimpulan Dari 0402ih2323 2021/2022 Hukum Dan Ham C4 B6
“Tidak ada peluang lain bagi kita. Ini bukan saat yang tepat untuk berjabat tangan dengan Presiden dan jajarannya, karena sudah terbukti berkali-kali mereka mengkhianati tanggung jawab rakyat. Untuk menjadi populer,” tambah Asfinawati. .
Apalagi sampai saat seruannya belum dilakukan. Yang terpenting, suara kami tidak terdengar, banyaknya mereka yang melakukan kejahatan dan ditangkap tidak menggoyahkan pemerintah. Karena setelah ini semuanya ditutup.
1 AS ‘Lanjutkan Rencana’ kirim 227 kilogram Bom ke Israel 2 AS berikan sanksi pada kelompok terpencil Israel atas kekerasan di Tepi Barat 3 Serangan Israel ke Gaza, sedikitnya 32 orang tewas 4 Kesepakatan dengan Pemimpin Hamas, JK Sebut Koalisi pihak di Palestina 5 Ukraina Rebut Kereta Kargo, Gelar Dealer Benih Bajak Laut Hampir semua negara di dunia memiliki hak asasi manusia (seperti HAM) dalam undang-undang nasionalnya, salah satunya Indonesia. . Hal ini terlihat dari Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia 1945) yang mengatur tentang hak asasi manusia. Menurut undang-undang tentang hak asasi manusia dalam hukum negara, hak asasi manusia memiliki kepentingan terbesar di setiap negara. Namun kenyataannya pelanggaran HAM masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk di Indonesia. Jika berbicara tentang isu hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Komnas HAM) adalah badan terpenting di Indonesia. Dalam upaya pemajuan hak asasi manusia, Komnas HAM mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu memeriksa dan menyelidiki, memantau dan memantau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.[1]
Untuk memahami lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, kita bisa merujuk pada laporan terbaru Komnas HAM bertajuk “Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Semester 1 Tahun 2023”. Laporan ini menyajikan ringkasan kasus HAM di Indonesia periode Januari hingga Juni 2023. Komnas HAM memberikan 2403 (dua ribu empat ratus tiga) laporan terkait pelanggaran HAM. Sedangkan daerah yang paling banyak melaporkan pelanggaran HAM adalah DKI Batavia dengan 354 pengaduan (tiga ratus sembilan puluh), Sumatera Utara dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) pengaduan, dan Jawa Timur dengan 107 (seratus XNUMX) pengaduan. . . tujuh) keluhan. Selain itu, berdasarkan laporan di Komnas HAM juga diketahui bahwa korban terbanyak adalah laki-laki dengan 613 pengaduan (enam ratus tiga belas), laki-laki dengan 313 pengaduan (tiga ratus tiga belas), dan perempuan dengan 96 (sembilan puluh). ). keenam) keluhan. Oleh karena itu, yang menarik dan mencurigakan dari pengaduan tersebut adalah pihak yang paling banyak mengadu adalah POLRI dengan 405 pengaduan (empat ratus lima), Serikat Pekerja dengan 198 pengaduan (seratus sembilan puluh delapan), Pemerintah Pusat dan 138 pengaduan. (seratus tiga puluh delapan) pengaduan dan pemerintah daerah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) pengaduan. Menurut laporan tersebut, permasalahan utama terkait pelanggaran hak asasi manusia adalah banyak permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan yang baik, hak atas akses terhadap keadilan, hak atas keamanan.
Sembilan Bintang & Partners
Di antara sekian banyak kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, Komnas HAM menyoroti beberapa kasus, yaitu kejahatan ketenagakerjaan, pelecehan, penyiksaan, kebrutalan, kejahatan pemindahan, masalah pertanian dan deportasi/imigrasi, serta masalah kebebasan beragama. dan keyakinan, bisnis dan hak asasi manusia, masalah hukum adat.[3] Misalnya kasus pidana terhadap pekerja/karyawan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Singkatnya, cerita ini melibatkan dua orang yang saling menyerang. Para pekerja ini diduga melakukan tindakan penghasutan dan mengirimkan pesan-pesan yang menyulut kebencian atau kebencian karena kasta, agama, kasta, dan golongan (SARA). Tim kuasa hukum korban menilai hal tersebut merupakan upaya pelanggaran hak aktivis hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan berpendapat.[3] Ini hanyalah salah satu contoh pelanggaran kebebasan berpendapat yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memperjuangkan hak-hak kita, termasuk kebebasan berpendapat. Salah satu upaya untuk melaporkan kepada Komnas HAM pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM dapat kita lakukan melalui sistem yang tersedia di situs resmi Komnas HAM yang dapat dilihat pada tautan di bawah ini: https://www.komnasham.go. id/indeks. php /mekanisme-pengaduan/Aceh, — Dalam peringatan Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 2023 di Taman Riyadha, Lhoksemawe, Mahasiswa Solidaritas Rakyat (SMUR) menegaskan keras pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM berat. di Indonesia. .
Presiden mengakui berbagai kejadian represi institusional yang terjadi, termasuk pelanggaran HAM di berbagai bidang, seperti kepolisian, militer, dan peradilan, berdampak pada penguasa.
Jumar, seorang aktivis, mengatakan lembaga pemerintah seperti kepolisian, militer, dan pengadilan seringkali menjadi alat penindasan.
Kliping pelanggaran hak asasi manusia, kliping tentang pelanggaran hak asasi manusia, makalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia berat, kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional, artikel pelanggaran hak asasi manusia, gambar pelanggaran hak asasi manusia, pengertian pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia internasional, pelanggaran hak asasi manusia, berita pelanggaran hak asasi manusia